Pemerintah dan Kegagalan Pasar

Adanya aktivitas ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi maka sumberdaya yang ada di dunia ini dapat diolah dan dimanfaatkan oleh setiap manusia melaui wujud barang dan jasa. Melalui aktivitas atau mekanisme pasar barang dan jasa ini sampai ke tangan konsumen.

Sebelum bisa melakukan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi, semuanya akan terjadi melalui tarik ulur pada mekanisme pasar. Semuanya akan berjalan sendiri menuju keseimbangan pasar, yang mencerminkan kesejahteraan dan keadilan.

Tarik-menarik kekuatan dalam sistem perekonomian itu seperti dikendalikan oleh “the invisible hand”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan dan kesejahteraan merupakan tujuan akhir dalam sebuah kegiatan ekonomi. Begitulah ekonomi klasik memandang berjalannya perekonomian.

Namun, pada kenyataanya pencapaian kesempurnaan pasar sangat sulit terjadi. Perbaikan “sendiri” pasar bisa dibilang sangat sulit terjadi atau bisa tetapi memerlukan waktu yang tidak bisa dipastikan, sangat lama. Selain itu, watak manusia yang berbeda dalam beraktifitas ekonomi menyebabkan efisiensi alokasi sumber daya alam menjadi suatu barang atau jasa kepada masyarakat tidak mampu terjadi secara sempurna.

Perilaku masyarakat yang tidak korporatif dalam pencapaian pareto optimal juga sangat sulit terjadi. Selain itu, Dalam banyak hal, biaya transaksi pertukaran dalam aktifitas ekonomi bukanlah tanpa biaya, misalnya saja, biaya untuk memperoleh informasi, biaya tawar-menawar, biaya untuk melakukan kontrak, biaya dalam perencanaan, dan sebagainya. Bagi konsumen, untuk memperoleh informasi mengenai kualitas suatu jenis barang yang akan dibeli memerlukan biaya yang tidak sedikit, begitu juga mengenai kualitas input yang akan dibeli oleh produsen.

Konsekuensi logis dari permasalahan di atas adalah terjadinya kegagalan pasar. Munculnya pasar persaingan tidak sempurna, asimetrik infromasi, adanya ekternalitas, serta adanya barang publik merupakan wujud kegagalan pasar. 

Secara nyata alokasi sumberdaya pada masyarakat tidaklah efisien sehingga menuntut peran pemerintah untuk campur tangan dalam aktivitas perekonomian. Hal ini disebabkan pemerintah memiliki otoritas atau kewenangan. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah mengurangi dampak akibat kegagalan pasar, sehingga tujuan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat bisa tercipta.